ARTICLE AD BOX
Dalam debat terbuka kedua antar paslon Pilkada Badung 2024 di The Trans Hotel Bali di kawasan Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Jumat (8/11) malam, paslon Adicipta menjanjikan tempat penitipan anak serta rumah berdaya.
Dalam segmen pertama, paslon Adicipta memaparkan sejumlah visi misi yang berkaitan dengan tema debat yakni “Menuju Pelayanan Publik Cerdas dan Inklusif di Kabupaten Badung”. Adapun visi misi yang dipaparkan Calon Bupati (Cabup) I Wayan Adi Arnawa sesuai tema ini antara lain melaksanakan penataan birokrasi melalui reformasi birokrasi dengan meliputi peningkatan kompetensi pegawai, mendorong profesionalitas pegawai, melaksanakan mutasi penempatan jabatan berdasarkan kompetensinya, memberikan peningkatan tambahan penghasilan pendapatan, kepada seluruh pegawai, serta mendorong fungsi kerja berbasis elektronik.
Visi misi kemudian dipaparkan lebih lanjut oleh Calon Wakil Bupati (Cawabup) Badung, I Bagus Alit Sucipta mengenai pelayanan inklusif. Cawabup yang kerap disapa Gus Bota ini memaparkan program Adicipta yang memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ber-KTP Badung mendapatkan pelayanan yang inklusif dengan tanpa diskriminasi. Selain itu, pelayanan kepada kelompok penyandang disabilitas berupa bantuan Rp 1 juta per bulan dan pemberian kursi roda maupun alat bantu dengar. Termasuk juga membangun rumah berdaya dan memberikan pelatihan-pelatihan.
“Untuk perempuan dan anak, kami akan membangun tempat penitipan anak yang bisa difungsikan oleh orangtua yang bekerja. Sehingga orangtua bisa melanjutkan pekerjaan dan nyaman untuk menitipkan anak,” ujarnya. Selain membangun tempat penitipan anak, Adicipta juga akan memberikan bantuan kepada ibu hamil untuk mencegah stunting berupa pemberian nutrisi dan vitamin.
Saat segmen penajaman visi misi melalui pertanyaan panelis, Adicipta mendapatkan pertanyaan mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertanyaan dari panelis menyentil keberadaan UTPD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Sebagai layanan publik korban kekerasan, UPTD PPA seharusnya memiliki tenaga ASN atau SDM yang sesuai kebutuhannya. Misalnya, salah satu kebutuhan tenaga kesehatan untuk konseling, mediasi, dan visum. Namun SDM yang dibutuhkan tidak bisa ditempatkan di UPTD PPA karena tumpeng tindih regulasi di pusat. Panelis mempertanyakan bagaimana strategi paslon Adicipta untuk memaksimalkan pelayanan publik bagi korban kekerasan di tengah kondisi tersebut.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Cabup I Wayan Adi Arnawa menyampaikan, sebagaimana visi misi yang telah dipaparkan, Adicipta berkomitmen membangun rumah berdaya yang diharapkan bisa segera mengatasi terhadap semua persoalan persoalan masyarakat yang menyangkut soal kekerasan. “Di dalam rumah berdaya ini sebagai wadah untuk memberikan memberikan konseling buat masyarakat atau anak-anak yang terpuruk atau terkena dampak, apakah karena narkoba atau mungkin kekerasan. Mudah-mudahan kami diberikan kesempatan, kami akan segera eksekusi rumah berdaya ini,” ungkapnya.
Sementara menyangkut ketersediaan SDM, Cabup Adi Arnawa mengakui memang betul kewenangannya berada di Kementerian Kesehatan, bukan di Kementerian PPPA. Jika terpilih memimpin Badung, Adicipta akan mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Kesehatan, agar pihaknya bisa menempatkan satu tenaga ahli yang bisa diberdayakan di UPTD PPA ini.
“Mudah-mudahan juga dengan membentuk forum GenRe (Generasi Berencana) dan termasuk Forum Anak Daerah ini akan menjadi suatu wadah buat kita, khususnya anak-anak Badung ini untuk melakukan interaksi terutama dalam rangka mendapatkan informasi, menambah wawasan, sehingga yang bersangkutan tidak akan terpuruk dan minder, serta akan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan sekitarnya,” kata eks Sekda Badung itu.
Cawabup Gus Bota menambahkan, dalam rumah berdaya yang akan dibangun oleh Adicipta, nantinya juga dilengkapi dengan fasilitas penginapan untuk perlindungan korban KDRT. “Jadi anak dan korban KDRT ini akan diberikan konseling,” sebutnya.ind